PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2025 No. Dokumen Aksi 1. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sumenep Januari 2025 Lihat 2. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sumenep Februari 2025 Lihat 3. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sumenep Maret 2025 Lihat 4. Laporan Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama … Baca Selengkapnya
PERUNDANG UNDANGAN Undang-Undang Dasar beserta perubahannya UUD1945 Dalam Satu Naskah UUD1945 Perubahan Kedua UUD1945 Perubahan Keempat UUD1945 Perubahan Ketiga UUD1945 Perubahan Pertama
PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama 1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan. 2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. 3. Majelis hakim yang … Baca Selengkapnya
SYARAT BERPERKARA PRODEO Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS MUHAMAD IMRON, S.Ag., M.H. Koordinator Pengawas Surat Keputusan HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H. Administrasi Kesekretariatan Surat Keputusan MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan Surat Keputusan Drs. MUNTASIR, M.H.P. Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik Surat Keputusan Dra. FARHANAH, M.H. – Surat Keputusan ACHMAD KADARISMAN, S.HI, M.H. – Surat Keputusan
PEDOMAN PENGAWASAN A. Pendahuluan Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, … Baca Selengkapnya