Pengadilan Agama Sumenep

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

  • Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep, Jawa Timur
  • pasumenep@gmail.com
  • (0328) 662453
ZI
ZONA INTEGRITAS
logo pengadilan agama sumenep
PENGADILAN AGAMA
S U M E N E P
13
2 0 1 9
FEBRUARI
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
E - COURT

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Pegawai Pengadilan Agama Sumenep foto bersama dengan Tim Hatiwasda Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Slider

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

. .

Hak-Hak Pelapor dan Terlapor Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

No. 076/Kma/Sk/Vi/2009

Hak-Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapordalam pemeriksaan

Hak-Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui