Penerbitan Akta Cerai Secara Elektronik Dalam Peradilan Agama: Inovasi, Legalitas, Dan Dampak Transformasi Digital

Oleh

Suswati

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang

Peradilan agama di Indonesia memiliki peran krusial dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut status hukum keluarga, termasuk perceraian. Salah satu produk hukum yang paling ditunggu oleh para pihak setelah putusan perceraian adalah Akta Cerai, yang menjadi bukti sah telah terjadinya pemutusan hubungan perkawinan secara hukum. Akta ini tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak sipil seperti pengurusan dokumen kependudukan, hak waris, tunjangan anak, dan status hukum dalam pernikahan berikutnya.

Selama bertahun-tahun, proses penerbitan akta cerai dilakukan secara manual, bergantung pada ketersediaan blanko fisik, tanda tangan pejabat, dan kehadiran langsung para pihak di kantor pengadilan. Prosedur ini sering kali menimbulkan kendala, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, memiliki keterbatasan mobilitas, atau menghadapi hambatan waktu dan biaya. Selain itu, sistem manual membuka celah terhadap risiko pemalsuan dokumen, kehilangan arsip, dan ketidakefisienan dalam pelayanan publik.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai menginisiasi transformasi digital dalam proses administrasi perkara. Salah satu terobosan penting adalah penerbitan Akta Cerai secara elektronik, yang diatur melalui Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilag No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi pemalsuan dokumen, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk hukum yang sah.

Penerbitan akta cerai elektronik tidak hanya mengubah cara kerja satuan kerja pengadilan, tetapi juga mengubah paradigma masyarakat dalam mengakses produk hukum. Dengan sistem ini, para pihak dapat mengunduh dokumen secara mandiri melalui akun eac (ELEKTRONIK AKTA CERAI), mencetaknya di kertas HVS biasa, dan memverifikasi keasliannya melalui barcode digital. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan birokratis menuju pelayanan berbasis sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, transformasi ini juga menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana validitas hukum dokumen elektronik dibandingkan dokumen fisik? Apakah masyarakat siap secara literasi digital untuk menerima perubahan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap integritas sistem peradilan secara keseluruhan?

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme penerbitan akta cerai elektronik, dasar hukum yang melandasinya, serta dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan. Dengan pendekatan ilmiah dan analisis berbasis regulasi, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan agama yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik..

Rumusan Masalah
Bagaimana mekanisme penerbitan akta cerai secara elektronik?
Apa dasar hukum dan validitas dokumen elektronik tersebut?
Apa dampak kebijakan ini terhadap pelayanan publik dan integritas dokumen hukum?
1. Tujuan Penulisan
Menjelaskan prosedur dan sistem penerbitan akta cerai elektronik
Menganalisis legalitas dan keamanan dokumen digital
Mengkaji manfaat dan tantangan implementasi kebijakan

Bab II

Pembahasan

Landasan Hukum dan Regulasi
- Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2024

Surat Edaran ini menetapkan pedoman teknis penerbitan salinan putusan dan akta cerai secara elektronik di lingkungan peradilan agama. Dokumen yang diterbitkan melalui sistem ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

SK Dirjen Badilag No. 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025

SK ini mengatur aspek teknis, termasuk integrasi dengan akun e-Court, penggunaan media cetak HVS standar, dan sistem verifikasi berbasis barcode.

Aspek Legalitas Dokumen Elektronik

Berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pemerintah terkait administrasi elektronik, dokumen digital yang diterbitkan oleh lembaga resmi dan dapat diverifikasi secara sistemik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Mekanisme Penerbitan Akta Cerai Elektronik
Alur Proses
- Putusan berkekuatan hukum tetap
- Notifikasi kepada pihak melalui akun e-Court
- Unduh akta cerai melalui https://eac.mahkamahagung.go.id
- Cetak mandiri menggunakan kertas HVS
- Verifikasi keaslian melalui barcode
Media Cetak dan Validasi
- Tidak diperlukan blanko khusus
- Validasi dilakukan melalui sistem, bukan bentuk fisik
- Barcode mengandung metadata dokumen dan tautan verifikasi
Desentralisasi Penerbitan

Satuan kerja tidak lagi menjadi satu-satunya titik penerbitan. Sistem ini memungkinkan distribusi tanggung jawab dan mempercepat pelayanan.

Manfaat dan Dampak Kebijakan
Efisiensi Administratif

Transformasi digital dalam penerbitan akta cerai membawa dampak langsung terhadap efisiensi administratif di lingkungan peradilan agama. Dua aspek utama yang mengalami perbaikan signifikan adalah pengurangan antrean fisik dan percepatan akses dokumen oleh masyarakat.

Mengurangi antrean dan beban kerja pengadilan

Sebelum sistem elektronik diterapkan, proses pengambilan akta cerai mengharuskan para pihak hadir langsung ke kantor pengadilan. Hal ini menimbulkan antrean panjang, terutama di satuan kerja dengan volume perkara tinggi. Petugas pengadilan harus:

Menyusun dokumen secara manual
- Mencetak menggunakan blanko khusus
- Melakukan verifikasi fisik dan tanda tangan basah
- Melayani pengambilan satu per satu

Dengan sistem elektronik, seluruh proses tersebut menjadi terotomatisasi. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), akta cerai dapat diunggah ke sistem e-Court dan diakses langsung oleh para pihak. Hal ini mengurangi beban kerja administratif, mempercepat alur pelayanan, dan memungkinkan petugas fokus pada tugas yudisial lainnya.

Mempercepat akses dokumen bagi masyarakat

Sebelumnya, masyarakat harus datang ke pengadilan agama untuk mengambil akta cerai yang selesai dicetak dan diverifikasi. Proses ini sering kali terhambat oleh waktu, jadwal kerja petugas, atau kendala teknis lainnya. Akibatnya, dokumen yang seharusnya segera digunakan untuk keperluan administratif (misalnya pengurusan KTP, KK, dan lain-lain) menjadi tertunda.

Dengan sistem elektronik, dokumen dapat diunduh secara mandiri melalui akun eac dan dicetak menggunakan kertas HVS standar. Validasi dilakukan melalui barcode digital yang dapat diverifikasi oleh instansi terkait. Hal ini mempercepat proses administratif lanjutan dan memberikan kendali penuh kepada para pihak atas dokumen mereka.

Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pengadilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keamanan dan Keaslian Dokumen

Digitalisasi dokumen hukum seperti akta cerai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat aspek keamanan dan keaslian. Dua fitur utama yang mendukung hal ini adalah penggunaan barcode digital dan sistem verifikasi daring, yang secara signifikan mengurangi risiko pemalsuan dan mempercepat proses validasi

Barcode dan sistem verifikasi mencegah pemalsuan

Dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pengadilan agama kini dilengkapi dengan barcode atau QR code unik yang terhubung langsung ke basis data resmi. Fungsinya antara lain:

Autentikasi instan: Instansi seperti Dinas Kependudukan, KUA, atau bank dapat memindai barcode untuk memastikan dokumen berasal dari sumber sah.
- Pencegahan pemalsuan: Tidak seperti dokumen cetak yang bisa dipalsukan dengan scanner dan printer, barcode digital sulit direkayasa karena mengandung metadata terenkripsi.
- Audit trail: Sistem dapat mencatat kapan dan oleh siapa dokumen diakses atau diverifikasi, menciptakan jejak digital yang transparan.
- Dokumen digital lebih mudah dilacak dan diverifikasi

Sebelumnya, verifikasi dokumen hukum memerlukan proses manual—menghubungi pengadilan, mencocokkan nomor perkara, dan menunggu konfirmasi. Kini, dengan sistem e-Court dan integrasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), masyarakat dan instansi dapat:

Melacak status dokumen secara real-time melalui nomor perkara
- Mengunduh salinan sah dari portal resmi tanpa harus datang langsung
- Membandingkan data dengan arsip pengadilan untuk memastikan konsistensi

Hal ini mempercepat proses administratif lanjutan seperti pengurusan hak asuh, perubahan status kependudukan, atau pembagian harta bersama, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital.

Aksesibilitas dan Inklusivitas

Salah satu keunggulan utama dari sistem penerbitan akta cerai elektronik adalah peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas layanan hukum. Kebijakan ini secara langsung menjawab tantangan geografis, sosial, dan struktural yang selama ini membatasi masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum secara cepat dan sah.

Masyarakat di daerah terpencil dapat mencetak dokumen sendiri

Sebelum digitalisasi, masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengambil salinan akta cerai. Hal ini tidak hanya menyulitkan secara logistik, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan psikologis, terutama bagi perempuan, lansia, atau pihak yang mengalami tekanan pasca perceraian.

Dengan sistem elektronik, dokumen dapat diunduh melalui portal resmi Mahkamah Agung (https://eac.mahkamahagung.go.id) menggunakan akun e-Court yang telah terdaftar. Setelah menerima notifikasi bahwa akta cerai tersedia, para pihak dapat mencetaknya secara mandiri menggunakan kertas HVS biasa, tanpa perlu blanko khusus atau cap basah.

Langkah ini secara nyata memperluas jangkauan layanan hukum ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta memberdayakan masyarakat untuk mengakses hak-hak hukum mereka tanpa hambatan geografis.

Tidak tergantung pada jam kerja atau lokasi fisik pengadilan

Sistem manual sebelumnya sangat bergantung pada jam operasional kantor pengadilan dan ketersediaan petugas. Hal ini menyulitkan masyarakat yang bekerja di luar kota, memiliki keterbatasan waktu, atau tidak dapat hadir secara fisik karena alasan kesehatan atau keamanan.

Dengan sistem digital, akses terhadap dokumen hukum menjadi fleksibel dan tidak terikat oleh waktu atau tempat. Para pihak dapat mengakses dan mencetak dokumen kapan saja, termasuk di luar jam kerja atau hari libur, selama memiliki koneksi internet dan perangkat cetak.

Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik, di mana sistem hukum tidak hanya melayani mereka yang dekat secara geografis, tetapi juga mereka yang berada di pinggiran sistem sosial dan administratif.

Dukungan terhadap Peradilan Modern

Transformasi digital dalam penerbitan akta cerai elektronik merupakan bagian integral dari visi besar Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam membentuk ekosistem hukum yang adaptif dan inklusif.

Menunjang visi Mahkamah Agung menuju peradilan berbasis teknologi

Mahkamah Agung telah menetapkan arah kebijakan menuju e-Justice melalui berbagai inovasi, seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu. Penerbitan akta cerai elektronik merupakan kelanjutan logis dari upaya tersebut, yang memperkuat integrasi sistem informasi antar lembaga dan mempercepat pelayanan publik.

Dengan digitalisasi dokumen akhir seperti akta cerai, proses peradilan tidak lagi terhenti pada putusan hakim, tetapi berlanjut hingga masyarakat menerima hasilnya secara efisien dan aman. Hal ini mencerminkan prinsip end-to-end justice delivery yang menjadi ciri khas peradilan modern.

Mendorong literasi digital di lingkungan hukum

Implementasi sistem elektronik secara tidak langsung mendorong peningkatan literasi digital di kalangan aparatur peradilan, advokat, dan masyarakat pencari keadilan. Penggunaan akun e-Court, pemahaman terhadap format dokumen digital, serta kemampuan mengakses dan mencetak dokumen secara mandiri menjadi bagian dari kompetensi baru yang relevan dengan era digital.

Lebih dari sekadar efisiensi, literasi digital ini memperkuat partisipasi publik dalam sistem hukum, mengurangi ketergantungan pada perantara, dan membuka ruang bagi transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi.

Tantangan dan Solusi Implementasi
Literasi Digital Masyarakat

Solusi: Sosialisasi melalui media lokal, infografis, dan pelatihan daring

5.2 Infrastruktur Teknologi

Solusi: Integrasi sistem antar satuan kerja dan peningkatan kapasitas server

5.3 Validasi Manual vs Digital

Solusi: Edukasi bahwa bentuk fisik bukan satu-satunya bukti sah, selama sistem mendukung verifikasi

Perbandingan Dampak Sebelum dan Sesudah Penerbitan Akta Cerai Elektronik

Aspek	Sebelum (Manual/Fisik)	Sesudah (Elektronik/Digital)
Aksesibilitas	Terbatas pada jam kerja dan lokasi kantor pengadilan. Harus hadir langsung untuk pengambilan.	Dapat diakses kapan saja melalui e-Court. Tidak perlu hadir fisik ke pengadilan.
Efisiensi Waktu	Proses pengambilan bisa memakan waktu berhari-hari, termasuk antrean dan perjalanan.	Unduh mandiri dalam hitungan menit setelah putusan inkracht.
Biaya Masyarakat	Biaya transportasi, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang.	Minim biaya—cukup akses internet dan printer biasa.
Keamanan Dokumen	Rentan terhadap pemalsuan, kehilangan, atau kerusakan fisik.	Dilengkapi barcode dan sistem verifikasi online. Lebih aman dan dapat dilacak.
Validitas Hukum	Bergantung pada bentuk fisik dan tanda tangan basah.	Diakui sah secara hukum berdasarkan regulasi MA dan sistem e-Court.
Beban Administrasi Pengadilan	Petugas harus mencetak, menandatangani, dan menyerahkan dokumen satu per satu.	Sistem otomatis mengurangi beban kerja dan mempercepat pelayanan.
Transparansi Proses	Sulit dilacak oleh pihak luar. Informasi terbatas pada internal pengadilan.	Proses dapat dipantau melalui akun e-Court. Lebih transparan dan akuntabel.
Inklusivitas	Masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan.	Siapa pun dengan koneksi internet dapat mengakses dokumen tanpa hambatan geografis.
Ketergantungan pada Blanko	Harus menggunakan blanko khusus yang bisa habis atau rusak.	Tidak perlu blanko. Cukup kertas HVS biasa dan sistem barcode.
Literasi Digital	Belum menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.	Mendorong peningkatan literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem elektronik.

Bab III

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan

Penerbitan akta cerai secara elektronik merupakan terobosan strategis dalam reformasi peradilan agama di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menjawab tantangan administratif dan geografis, tetapi juga memperkuat integritas dokumen hukum melalui sistem verifikasi digital yang aman dan transparan.

Transformasi ini membawa sejumlah dampak positif:

Efisiensi administratif: Mengurangi antrean, mempercepat proses, dan meringankan beban kerja satuan pengadilan.
- Keamanan dokumen: Barcode dan sistem verifikasi daring mencegah pemalsuan dan memudahkan pelacakan.
- Aksesibilitas dan inklusivitas: Masyarakat di daerah terpencil dapat mencetak dokumen sendiri, tanpa bergantung pada jam kerja atau lokasi fisik pengadilan.
- Dukungan terhadap peradilan modern: Menunjang visi Mahkamah Agung menuju sistem hukum berbasis teknologi dan mendorong literasi digital di lingkungan hukum.

Secara keseluruhan, digitalisasi akta cerai bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga perwujudan komitmen terhadap pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

3.2 Rekomendasi