pa-sumenep.go.id – Pada hari Selasa, 29 Juli 2025, dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak oleh Kelompok Kerja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahun anggaran 2025 yang menyasar kalangan remaja di lingkungan pondok pesantren. Ketua Pengadilan Agama Sumenep, Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I., hadir sebagai narasumber di Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, Aengbaja Raja, Bluto. “Perkawinan anak bukan solusi, justru membuka risiko yang lebih besar terhadap masa depan anak,” ujar beliau.
Baca juga : PA Sumenep Hadiri Penandatanganan Kerjasama Perlindungan Hak Perempuan dan Anak se-Jawa Timur
Dalam kesempatan tersebut, Moh. Jatim menyampaikan materi tentang bahaya perkawinan usia dini serta dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Para santri diajak memahami pentingnya menempuh pendidikan terlebih dahulu dan menjaga diri dari pengaruh lingkungan yang merugikan. Sosialisasi ini juga bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial sejak dini. Peserta tampak antusias mengikuti paparan materi dan sesi tanya jawab yang disampaikan dengan pendekatan komunikatif.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis yang dilakukan secara kolaboratif antara pengadilan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan berbasis keagamaan. Melalui pesantren, nilai-nilai agama dijadikan landasan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Pendekatan kultural ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap praktik perkawinan usia dini. Selain itu, pendidikan tentang bahaya narkoba menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat dan produktif.
Para pengasuh pondok pesantren memberikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai bentuk perhatian nyata terhadap masa depan para santri. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak pondok pesantren di wilayah Sumenep. Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, sosialisasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Kolaborasi ini menandai langkah penting menuju masyarakat yang sadar hukum, sehat, dan berkeadilan.