Pengadilan Agama Sumenep

SMS PERKARA Pengadilan Agama Sumenep INFO JADWAL SIDANG Ketik : SIDANG(sapsi)NOPERKARA Contoh : SIDANG 1/Pdt.G/2019/PA.Smp INFO TANGGAL PUTUS Ketik : PUTUS(sapsi)NOPERKARA Contoh : PUTUS 1/Pdt.G/2019/PA.Smp INFO SALINAN PUTUSAN Ketik : SALPUT(sapsi)NOPERKARA Contoh : SALPUT 1/Pdt.G/2019/PA.Smp INFO JADWAL SIDANG IKRAR Ketik : IKRAR(sapsi)NOPERKARA Contoh : IKRAR 1/Pdt.G/2019/PA.Smp INFO AKTA CERAI Ketik : AC(sapsi)NOPERKARA Contoh : AC 1/Pdt.G/2019/PA.Smp Kirim Ke : +62 81913670666

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI (berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah: HAK-HAK PEMOHON INFORMASI KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI Pengguna Informasi Publik wajub menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TAHAPAN BERPERKARA Perhatian Permohonan / Gugatan baru didaftarkan kepaniteraan setelah Pemohon / Penggugat membayar uang muka (panjar) biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumenep; Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang mengajukan Permohonan / Gugatan; Untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan … Baca Selengkapnya

Prosedur Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sumenep Kesatu : Pemohon atau Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan, dan menghadap Petugas Meja Informasi dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Petugas Meja Informasi memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis … Baca Selengkapnya

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI A. Umum B. Prosedur Biasa Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai alur berikut: C. Prosedur Khusus Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, sesuai alur berikut: D. Biaya Perolehan Informasi E. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi F. Registrasi Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi G. … Baca Selengkapnya

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA disebutkan bahwa: Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode … Baca Selengkapnya