pa-sumenep.go.id – Pejabat Pengadilan Agama (PA) Sumenep Kelas IA, Andi Firdous, S.Kom., selaku Kasub Kepegawaian dan Ortala, mengikuti kegiatan Pemanggilan Peserta Pengganti Pelatihan Teknis Manajemen ASN Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan melalui Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan. Kegiatan yang berlangsung secara online tersebut dilaksanakan mulai 10 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti oleh 40 peserta dari berbagai satuan kerja.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen ASN secara profesional sesuai dengan tuntutan organisasi. Melalui pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, para peserta mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan teknis, serta memperkuat pemahaman terkait pengelolaan sumber daya aparatur. Keikutsertaan Andi Firdous diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan tata kelola kepegawaian dan organisasi di lingkungan PA Sumenep.
Andi Firdous, S.Kom. menyambut positif pelaksanaan pelatihan tersebut dan menilai kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi. “Pelatihan ini menjadi momentum bagi kami untuk memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan manajemen ASN. Meskipun dilaksanakan secara online, saya berharap seluruh materi yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian di PA Sumenep,” ungkapnya. Menurutnya, pengembangan kompetensi merupakan investasi penting untuk membangun aparatur yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan organisasi.
Keikutsertaan dalam pelatihan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen PA Sumenep dalam mendorong aparatur untuk terus belajar dan berkembang. “Terus belajar, terus beradaptasi, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” menjadi semangat yang diusung dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan peningkatan kompetensi dan penguatan manajemen ASN, diharapkan tercipta tata kelola kepegawaian yang semakin efektif, profesional, dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan. (Tim Medsos)