Pengadilan Agama Sumenep

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

  • Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep, Jawa Timur
  • pasumenep@gmail.com
  • (0328) 662453
ZI
ZONA INTEGRITAS
logo pengadilan agama sumenep
PENGADILAN AGAMA
S U M E N E P
13
2 0 1 9
FEBRUARI
FOTO BERSAMA
logo pengadilan agama sumenep
H. Sahwan, S.H., M.H.,
( Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia )
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.
E - COURT

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Slider

Terdapat Informasi lengkap atas, prosedur pengajuan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

. .

Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi

Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hokum terdiri 294 Kelurahan /Desa dan 24 kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 km2 dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km2 dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuain tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip “Good Governance” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan “Good Governance” yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertangunggjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Agama Sumenep memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk  pertanggung jawaban Pengadilan Agama     Sumenep   dalam melaksanakan   tugas  pokok   dan fungsinya selama tahun  2017 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah    Nomor     8    Tahun     2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah,  Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun  2014  tentang Sistem Akuntabilitas    Kinerja    Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi   Birokrasi   Nomor   54   tahun 2014  tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan  tata  Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan  Agama   Sumenep  bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang  yang  beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan  ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989  tentang Peradilan Agama    yang    sekarang   telah   diubah dengan    Undang-Undang   Nomor     50

Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua atas   Undang-Undang  Nomor   7   Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk   melaksanakan  tugas  pokok tersebut, Pengadilan Agama  Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Memberikan     pelayanan     teknis yustisial    dan    administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian  perkara dan eksekusi.
  2. Memberikan   pelayanan   dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum  kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum,      kepegawaian dan keuangan).
  4. Memberikan                     keterangan, pertimbangan dan  nasehat tentang hukum    Islam   pada   instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang  Nomor   7   Tahun    1989   jo Nomor  50  Tahun  2010  tentang Peradilan Agama.
  5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta  peninggalan diluar sengketa antara  orang-orang yang   beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum  Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun  1989 jo. Undang-Undang   Nomor   50   Tahun 2010  tentang perubahan kedua atas Undang-Undang   Nomor    7    Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  3  tahun   2006   yang telah  diperbaharuai  yang  kedua dengan  Undang-Undang Nomor   50 Tahun  2010.
  7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hokum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.