pa-sumenep.go.id – Pengadilan Agama Sumenep melalui Sekretarisnya mengikuti Workshop Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada tanggal 18–20 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPA merangkap PPK di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Workshop berlangsung selama tiga hari melalui platform online dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan anggaran Tahun 2026, penguatan peran KPA dan PPK, strategi pelaksanaan anggaran yang efektif, hingga mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa. Workshop ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI agar pelaksanaan program kerja berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sekretaris PA Sumenep menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap pengelolaan anggaran merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Baca Juga : Jelang Mutasi Tugas, Ketua PA Sumenep Berpesan tentang Integritas dan Pengabdian
“Melalui workshop ini, kami memperoleh banyak pemahaman baru terkait pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Ilmu yang didapat akan menjadi bekal penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di satuan kerja,” ujar Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern dan berintegritas. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi dan penguatan komitmen seluruh peserta dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara secara profesional.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan seluruh KPA merangkap PPK di lingkungan Mahkamah Agung RI mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 secara lebih optimal. Semangat belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan regulasi menjadi motivasi penting bagi aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kerja yang baik lahir dari ilmu yang terus diperbarui dan tanggung jawab yang dijalankan dengan integritas,” menjadi pesan motivasi yang mengiringi kegiatan tersebut demi terwujudnya lembaga peradilan yang agung dan terpercaya. (Tim Medsos)