pa-sumenep.go.id – Semangat meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan kembali ditegaskan oleh Pengadilan Agama Sumenep melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi kebijakan bendahara negara. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 tersebut digelar di KPPN Pamekasan dan diikuti oleh berbagai satuan kerja di wilayah Madura. Sosialisasi ini mengusung tema “Kebijakan Bendahara Negara Triwulan I Tahun 2026” sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas keuangan negara.
Sekretaris PA Sumenep hadir langsung untuk menyerap materi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di lingkungan kerja. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan, “Akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk integritas dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.” Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman terkait regulasi terbaru serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Baca Juga : PA Sumenep dan PA Kangean Sambut HATIWASDA PTA Surabaya, Perkuat Integritas dan Pengawasan Internal.
Materi yang disampaikan mencakup evaluasi pelaksanaan anggaran, tata kelola bendahara, serta mitigasi risiko dalam pelaporan keuangan. Para peserta juga diberikan ruang diskusi interaktif guna membahas tantangan teknis yang dihadapi pada triwulan sebelumnya. Dengan suasana penuh antusias, kegiatan ini memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Partisipasi aktif dalam sosialisasi ini menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kompetensi aparatur adalah kunci terciptanya tata kelola yang profesional. “Mari kita jadikan setiap rupiah yang dikelola sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” ujar salah satu narasumber memotivasi peserta. Melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat, PA Sumenep optimistis mampu terus meningkatkan akuntabilitas serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara. (Tim Medsos)