1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Headline : -

  • upacara 17 agustus 2014 MA

    KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE – 69

    JAKARTA-HUMAS. Hari ini (19/8). Merupakan hari bersejarah bagi Mahkamah Agung RI dan warga Peradilan dibawahnya. Ketua Mahkamah Agung RI, DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Memimpin Upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-69.

    Bertempat di dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, pada pukul 08.00 WIB, dengan diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, para Pejabat eselon I sampai dengan IV dan seluruh pegawai pada lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

    Dalam kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung RI, DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Membacakan pidato tertulis Dengan Thema, “DENGAN SEMANGAT PEMBARUAN KITA CIPTAKAN PERADILAN BERBASIS PELAYANAN” (AMANAT KETUA MA PADA HARI JADI MAHKAMAH AGUNG KE 69)

    Inti dari Pidato Ketua MA adalah dengan beberapa capaian fundamental dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir, antara lain : Kesatu : Kinerja manajemen perkara yang signifikan, Kedua : Keberhasilan implementasi modernisasi Sistem Teknologi Informasi Perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan dan sebagian pada tingkat banding, Ketiga : Status Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang berhasil dicapai untuk yang kedua kalinya, Keempat : Penghargaan Peringkat Pertama dari KPK pada survey Integritas Sektor Publik 2013 pada sektor instansi nasional vertikal, Kelima : Penyerapan Anggaran tingkat Nasional Mahkamah Agung masuk dalam 4 besar. Semuanya merupakan modal yang sangat penting untuk melangkah ke periode lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaruan peradilan yang akan dimulai akhir tahun depan.

    Semangat ini perlu dipahami dan dilaksanakan oleh segenap warga peradilan. Sebatas kewenangan, tugas dan fungsi, setiap warga peradilan haruslah melakukan segenap daya upaya yang dimiliki untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan publik terhadap akses terhadap keadilan dengan memperhatikan karakteristik regional seperti geografis, ekonomi, budaya dan etnis yang berbeda-beda.

    Karena pengadilan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Apa yang dilakukan dan diputus pengadilan bisa berimplikasi kepada perubahan berbagai norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum, kepercayaan publik, iklim usaha, sampai ketertiban umum akan berangkat dari seberapa baik pengadilan menjalankan fungsinya. Pengadilan yang berwibawa adalah bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun juga pengadilan yang selalu mencari kebenaran materiil yang melebihi kebenaran prosedural. Sehingga penting bagi pengadilan untuk memahami sepenuhnya situasi eksternal berikut implikasi atas keputusannya bagi pemangku kepentingan, sebelum seadil-adilnya mengambil keputusan.

    Semuanya bukan hal yang mudah, karena memerlukan komitmen dan kontribusi nyata segenap warga peradilan. Saya minta semua warga peradilan memastikan betul aspek kepentingan publik ini dalam menjalankan tugasnya, supaya kita bisa betul-betul mewujudkan badan peradilan agung yang kita cita-citakan.

    Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh petugas upacara. Upacara peringatan hari Jadi Mahkamah Agung RI ke 69 diikuti warga Peradilan dari 4 (empat) lingkungan Peradilan secara serentak tepat pukul 08.00 WIB. Seluruh Indonesia (ds,rs/mt)

  • UPACARA 17 AGUSTUS 2014

    UPACARA BENDERA DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-69 DI LAKSANAKAN DI HALAMAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SUMENEP

    Pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 Pengadilan Agama Sumenep melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Pengadilan Agama Sumenep tepatnya pukul 07.00 WIB, dengan dihadiri oleh seluruh karyawan/karyawati dan honorer Pengadilan Agama Sumenep.

    Sebagai pemimpin upacara Ahdiyat Ilmawan Nehru, SHI, inspektur upacara Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Drs. MARWAN, MH., pengibar bendera merah putih Rahman, SH., Hj. Afifa Aha dan M. Ridwan, SH, pembaca UUD Hidayatur Rahman dan pembaca doa Drs. Kafit, MH.  Upacara dimulai tepat pukul 07.00 wib, upacara dilaksanakan dengan hikmat oleh seluruh  peserta upacara dan berakhir pukul 08.00 wib. Seperti ditahun-tahun yang lalu, Pengadilan Agama Sumenep juga mendapat undangan upacara bendera memperinganti HUT RI ke 69 dari Pemda Kabupaten Sumenep, sehingga setelah selesai upacara di kantor Pengadilan Agama Sumenep dilanjutkan mengikuti upacara di Halaman Kantor Pemda Kabupaten Sumenep.

  • Penyelesaian Perkara

    KMA: “PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN TINGKAT BANDING PALING LAMA 3 BULAN DAN TINGKAT PERTAMA 5 BULAN”

    Wakatobi – Humas : Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

    Menurut peraturan tersebut, “MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan dan 5 bulan”,
    Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Dr.H.M Hatta Ali, SH., MH dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan pengadilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/5/2014) di Wakatobi Sulawesi Tenggara.

    Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang kewenangannya masing-masing.
    Dalam pembinaannya Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa untuk dapat merealisasikan jangka waktu memutus perkara di bawah 3 bulan, Ia telah melakukan perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara.

    MA telah melakukan perubahan revolusioner dalam sistem pemeriksaan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sejak 1 Agustus 2013, sistem pemeriksaan berkas dilakukan secara serentak atau bersamaan menggantikan sistem membaca bergiliran yang telah berlangsung lama, ujar Ketua MA.

    Untuk mendukung efektifitas sistem baru ini, MA pun menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014. Melalui SEMA ini, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan e-dokumen dari sebagian berkas Bundel B dalam setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. E-Dokumen yang dikirim ke MA ini, kata Ketua MA, akan menjadi bahan bagi para hakim agung dalam membaca berkas.

    Kita akan mengarah kepada sistem pemeriksaan beras berbasis e-dokumen, karena jika tidak, sistem membaca serentak akan berdampak pada peningkatan penggunaan alat tulis kantor (kertas) jelas Ketua MA.

    Sistem baru yang diterapkan MA ini ternyata telah membawa dampak positif bagi peningkatan produktifitas dalam memutus perkara. Berdasarkan data yang disampaikan pada laporan tahunan MA 2013, MA telah memutus perkara di tahun tersebut sebanyak 16.034 perkara. Jumlah ini meningkat 45,83% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktifitas MA ini, antara lain dipicu oleh adanya perubahan sistem memeriksa berkas tersebut.

    Sementara mengenai jangka waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, Ketua MA optimis pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pun bisa melakukan percepatan penyelesaian perkara.

    Saya sudah mendapat laporan dari beberapa pengadilan tinggi yang telah menyusun SOP untuk memastikan pengadilannya dapat menyelesaikan perkara sesuai SEMA 2 Tahun 2014, ungkap Ketua MA.

    Sebelum mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh Pimpinan MA, para peserta yang berjumlah 127 orang ini mengikuti sosialisasi dengan nara sumber Panitera MA, Panmud Perdata, Sekretaris Kepaniteraan, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Sabtu pagi hingga siang (3/5/2014).

    Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Panitera dan Tim-nya ini difokuskan pada mekanisme pengiriman e-dokumen untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali. MA sangat berkepentingan dengan sosialisasi ini, karena kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 berpengaruh pada keberhasilan sistem membaca berkas bersama.

    MA telah menerapkan sistem membaca berkas bersama sejak 1 Agustus tahun lalu. Sistem ini akan efektif jika didukung kepatuhan pengadilan dalam mengirimkan e-dokumen, ujar Soeroso Ono pada saat menutup sesi sosialisasi SEMA 1 2014, Sabtu siang (03/05/2014).

    Selain mengikuti materi pembinaan seputar pengiriman e-dokumen, sebelumnya para peserta juga mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh para eselon I Mahkamah Agung. Kegiatan pembinaan oleh Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilmiltun dan Panitera ini dilaksanakan pada Jum’at (2/5/2014).

    Pembinaan oleh Para Pimpinan MA merupakan sesi terakhir dari serangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial. Dua sesi sebelumnya adalah pembinaan oleh para eselon I dan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014. Dari serangkaian kegiatan pembinaan Ketua MA yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014, pembinaan di Wakatobi merupakan kegiatan pembinaan dengan durasi waktu terlama. Dimulai pada pukul 20.00 (Sabtu , 03/05) dan baru berakhir pada pukul 01.30 dini hari (4/5). Berlangsung selama 5, 5 jam, pembinaan bidang teknis dan administrasi yustisial tetap berlangsung antusias.

    Antusiasme peserta ini selain karena “gaya” penyampaian materi oleh Ketua MA yang tidak membosankan, juga karena materinya seputar pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagaimana pembinaan sebelumnya, Ketua MA menyampaikan materi pembinaan seputar persoalan teknis dan administrasi yustisial berdasarkan laporan yang diterimanya melalui surat-surat yang ditujukan kepada Ketua MA.

    Pembinaan pimpinan MA ke daerah merupakan tradisi baru yang digagas oleh Ketua MA, Hatta Ali. Tradisi ini menggantikan agenda tahunan Rakernas yang dinilai kurang efektif. Menurut Ketua MA, Rakernas hanya diikuti oleh kalangan terbatas yaitu pimpinan ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama kelas I.A.

    Proses desiminasi informasi hasil Rakernas pun oleh para peserta tidak berjalan dengan baik. Sejak digulirkannya kebijakan pembinaan langsung ke daerah, Pembinaan di Wakatobi ini merupakan kali ke 17. Ketua MA berharap daerah yang belum dilakukan pembinaan langsung, dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini, termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembinaan, terutama yang banyak pembentukan pengadilan baru.

    Dengan model pembinaan langsung seperti ini, peserta lebih menyeluruh dan kami pun bisa menyerap aspirasi langsung. Kesempatan tanya jawab pun lebih luas, ujar Ketua MA.

  • PELANTIKAN HAKIM TINGGI

    PTA Surabaya gelar pelantikan 4 Hakim Tinggi dan 8 Ketua Pengadilan Agama serta Wakil Panitera PTA Surabaya

    Bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, kamis (30/1/2014) dilangsungkan Upacara Pelantikan 4 (empat) Hakim Tinggi PTA Sutabaya, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 8 (delapan) Ketua Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur Dan Pelantikan Wakil Panitera PTA Surabaya.

    20140130 pelatikan2Dalam suasana yang penuh khidmat, tepat pukul 09:00 WIB, Ketua PTA Surabaya Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H. memasuki ruang upacara pelantikan. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Kepetusan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Panitera PTA Surabaya dan 8 (delapan) Ketua Pengadilan Agama.

    Pada kesempatan ini, seluruh pejabat yang akan dilantik membaca Pakta Integritas yang dipimpin oleh seorang Hakim Tinggi yang dilantik. Dihadapan Ketua PTA Surabaya secara bergantian dilakukan penandatanganan Pakta Integritas. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua PTA Surabaya kepada 4 (empat) Hakim Tinggi, 8 (delapan) Ketua Pengadilan Agama, dan Wakil Panitera PTA Surabaya, diikuti dengan lagu Bagimu Negeri.

    Ikut hadir dalam acara tersebut Ketua PTA Bandung Dr. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H., Ketua PTA Mataram Drs.H.A. Karim A. Razak, S.H., M.H., Ketua PTA Palembang Drs. Yasmidi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua PTA Semarang Drs. H.M. Said Munji, S.H., M.H., serta Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Timur.

    20140130 pelatikan1

    Foto pelantikan Hakim Tinggi PTA Surabaya, Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Panitera PTA Surabaya

    Hakim Tinggi yang dilantik :

    1. Drs H. Zubair Masruri, S.H.

    2. Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H., M.S.I.

    3. H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum.

    4. Drs. H. Moh. Chamid, S.H., M.H.

    Ketua Pengadilan Agama yang dilantik :

    1. Agus Purwanto, S.H. menjadi Ketua PA Banyuwangi

    2. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. menjadi Ketua PA

    3. Drs. M. Edy Afan, M.H. menjadi Ketua PA Kota Kediri

    4. Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. menjadi Ketua PA Magetan

    5. Drs. H, Mudjahidin A.R., M.Hum. menjadi Ketua PA Pamekasan

    6. Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. menjadi Ketua PA Pacitan

    7. Drs. H.M. Munawan, S.H., M.Hum. menjadi Ketua PA Trenggalek

    8. Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H. menjadi Ketua PA Kangean

    Wakil Panitera PTA Surabaya :

    H. Syaifuddin Latief, S.H.

Image 1
 

Framework PTA Surabaya

SIADPA Online

Infoperkara Badilag

Forum Laskar SIADPA

Forum SIADPA

SMS Pengaduan

SMS Pengaduan

TATA CARA PENGAJUAN PERKARA

PDF Print E-mail

TATA CARA PENGAJUAN PERKARA

  1. Untuk perkara perceraian, Pemohon (Suami) atau Penggugat (isteri) mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;
  2. Untuk perkara lainnya, Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
  3. Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan;
  4. Pemohon atau Penggugat pada saat pendftaran membawa fotokopi Buku Nikah, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain.
  5. Pemohon atau Penggugat membayar panjar biaya perkara.
  6. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Ketarangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

PROSES PERSIDANGAN

  1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
  2. Tahapan Persidangan:
    1. Upaya perdamaian
    2. Pembacaan permohonan atau gugatan
    3. Jawaban Termohon atau Tergugat
    4. Replik Pemohon atau Penggugat
    5. Duplik Termohon atau Tergugat
    6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
    7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
    8. Musyawarah Majelis
    9. Pembacaan Putusan/Penetapan
  3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
  4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
    1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
    2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
    3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
  5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
  7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
  8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

UPAYA HUKUM

  1. Terhadap putusan Pengadilan Agama para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
  2. Permohonan Verset dan banding diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
  3. Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding;
  4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding;
  5. Pihak Pembanding membuat memori banding dan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding;
  6. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (inzaage) di Pengadilan Agama;
  7. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding;
  8. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
  9. Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.
  10. Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5 s/d 8 pada Proses Persidangan.

Ketua dan Wakil Ketua

Drs. MARWAN, MH.

Drs. KAFIT , M.H

Foto Pegawai

Pelayanan

Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumenep.

Galeri Foto

Galeri foto kegiatan di Pengadilan Agama Sumenep.

Buku Tamu

Buku Tamu untuk pengunjung yang ingin meninggalkan pesan. Klik di sini

Hubungi Kami:

Contact us

Member Login

Kunjungan halaman

109675
Hari iniHari ini7
Bulan IniBulan Ini3438
Total KunjunganTotal Kunjungan109675
We have 5 guests online

Berita Terbaru Badilag

Link Instansi

Aplikasi Online