SEJARAH

20160525_165038DASAR HUKUM BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

  1. DASAR HUKUM
  2. Keputusan Penembahan Notoningrat Pratingkusuma tahun 1870 M dengan nama”Mahkamah Syari’ah”
  3. Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1931 terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Sumenep menjadi ” Raad Agama ”
  4. Depertemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka pada tanggal 1 Januari 1947istilah Raad Agama diganti menjadi ” Pengadilan Agama ”
  5. Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura
  6. Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 jo. HIR / RIP Stb. 1941 nomor 44
  7. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjukPelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun1990).
  8. GAMBARAN UMUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP
  9. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Embrio Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep beradadi bawah pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pakudiningrat I pada tahun 1811, karenapada saat itu disamping beliau sebagai Kepala Pemerintah, juga memegang kekuasaandibidang Fatwa Syari’ah. Kemudian pada tahun 1870 ketika Kadipaten Sumenepdibawah pemerintahan Penembahan Notoningrat Prating Kusuma embrio PengadilanAgama Sumenep ditetapkan menjadi ” Mahkamah Syari’ah .”

  1. Masa Kemerdekaan

Dalam segi lain kekuasaan Pengadilan Agama semakin menyempit akibat politikKolonial Belanda yang menerapkan teori Receptio dengan memberlakukan STBL. 1881Nomor 152 yang kemudian diadakan perubahan dan tambahan dengan dikeluarkannyaSbtl. 1937 No. 116 dan 610 yang menghendaki penyempitan dan pengurangan hukumIslam yang memang sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakan pada saat itu. Kemudiansetelah KH. Miftahul Arifin sakit karena usia lanjut, maka pada awal tahun 1958kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh KH. M. Jakfar Sadik sebagai Pejabat Sementara.Pada periode ini tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti darimasa sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 1 September 1958kepemimpinan beliau diganti oleh KH. R. Abd. Mukmin Chanafi sebagai Pejabat KetuaPengadilan Agama Sumenep.

Sejalan dengan perkembangan zaman di Pengadilan Agama Sumenep mulaiterdapat kemajuan-kemajuan terutama dalam bidang administrasi dan teknis Peradilandengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk atasan baik inspera Jawa Timur maupunDepertemen Agama RI di Jakarta.

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun1961dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 tentang PembentukanPengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksiPengadilan Agama Sumenep.

Dengan demikian maka diadakanlah praktek persidangan di Pengadilan AgamaKangean secara formal maupun sebelumnya praktek persidangan tersebut sudah ada danmerupakan fakta historis.

  1. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam periode ini dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974pada tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan semakin nampak kemajuannya terutamadibidang teknis peradilan. Disamping itu sebagian dari dari nilai-nilai hukum agamayang ada kaintannya dengan hokum perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang lebihtegas dan jelas sebab pengertapan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinanberwujud dalam bentuk Undang-undang Negara.

Demikian halnya dengan kompetensi relatif juga ada kemajuan pula denganmasuknya beberapa hal yang tadinya diluar kekuasaan Pengadilan Agama. Pada tahun1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek) Departemen Agama tahun anggaran1979/1980 Pengadilan Agama Sumenep telah mendapatkan Gedung Balai Sidang yangberlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 16-A Dengan luas bangunan 150 m2.

Gedung tersebut dibangun pada tanggal 15 Oktober 1979 dan selesai tanggal 25Maret 1980 serta diresmikan pada tanggal 06 Mei 1980. kemudian pada tanggal 1 Juni1980 Pengadilan Agama Sumenep yang semula berada di komplek Masjid AgungSumenep pindah ke gedung yang baru.

Dalam periode itu tidak berbeda jauh dengan preode sebelumnya, hanya sajavolume perkara semakin bertambah, untuk itu diperlukan formasi pegawai dalammengantisipasi perkara yang semakin membekak.

Sejak tahun 1976 sebetulnya telah banyak menerima pegawai baru dariDepartemen Agama Pusat. Dan mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 tercatattelah 6 orang pegawai telah diangkat dilingkungan Pengadilan Agama Sumenep,disamping pengandaan pegawai yang direalisir oleh Depertemen Agama Pusat, makaPengadilan Agama telah mengangkat pegawai dengan status sukwan.

  1. Masa berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989

Dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tanggal 29Desember 1989 tentang Peradilan Agama maka terdapat perubahan yang mendasar yangberkaitan dengan kewenangan-kewenangan bagi Peradilan Agama terutama di Jawa danMadura yang sebelumnya kewenangan berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937no. 116 dan 610.

Dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukumacara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukumacara perdata yang berlaku pada peradilan yang berlaku dalam lingkungan PeradilanUmum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragamaIslam, dibidang :

  1. Perkawinan ;
  2. Kewarisan, wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
  3. Wakaf dan Shadaqah

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tampaklah bahwa bidang kewenanganbagi Peradilan Agama bertambah luas dan juga akan melaksanakan sendiri isiputusannya sesuatu yang sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadikewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundangNo. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun 1990), saat ini kewenangan PeradilanAgama bertambah luas yaitu dengan masuknya bidang Ekonomi Syari’ah